PendahuluanPada Tahun 2014, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) telah mengelompokkan 4 daerah di Indonesia yang terancam bangkrut di tahun 2014. Daerah-daerah yang dimaksud antara lain Kabupaten Simalungun, Kota Ambon, Kabupaten Karanganyar dan terakhir Kabupaten Klaten yang berada di urutan nomor 4. Pengelompokan ini didasarkan pada masalah pengelolaan keuangan daerah salah satunya di pos belanja pegawai. Persentase alokasi untuk belanja Kabupaten Klaten sebesar 72% dari keseluruhan anggaran sehingga termasuk persentase tertinggi di Indonesia. Semestinya, anggaran dapat dimanfaatkan untuk belanja modal demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
Paper ini membahas mengenai Laporan Kuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 dengan membandingkan realisasi anggaran di CaLK dengan APBD dan APBD Perubahan. Kami ingin mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran Kabupaten Klaten pada pembangunan yang dilakukan oleh PemKab Klaten. Meski dalam audit yang telah dilakukan oleh BPK untuk Kabupaten atas LKPD Tahun 2015 telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tidak menutup kemungkinan bahwa anggaran yang dikeluarkan tidak cukup ideal untuk menilai kinerja pemerintah daerah. Terlebih dalam hal audit, mengutip dari Kompasiana.com, Pemerintah daerah justru lebih banyak terfokus untuk mendapatkan opini WTP tanpa memperhatikan kinerja dan alokasi biaya yang efektif, ekonomis dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
Semoga yang kami sajikan dalam paper ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan dapat lebih tahu mengenai struktur pendapatan dan belanja masing-masing daerah khususnya Kabupaten Klaten agar tujuan pemerintah dalam pengangggaran APBN tepat sasaran dan berpihak sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.