"Pemerintah" didalam kampus, penggunaa diksi yang tidak biasa saya rasa untuk memberi judul pada tulisan ini. Selamat siang para pembaca blog gumamasa yang budiman.
Dunia pendidikan memiliki peran yang vital bagi sebuah negara.Jepang yang notabene negara kalah pada perang dunia kedua mampu bangkit dan menjadi raksasa asia bahkan dunia. Yang menyebabkan ia bisa seperti itu adalah sistem pendidikannya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Dalam sejarah tercatat kita telah dijajah selama 350 tahun tetapi kok sampai sekarang belum maju-maju?
Hal ini yang patut dipikirkan oleh generasi sekarang. Sebagai negara yang berkembang, tentu peran vital pendidikan bagi negara Indonesia sangat besar hal itu juga didukung dengan memberikan alokasi sebesar 20% dari APBN, anggaran terbesar dari seluruh angaran APBN. Dengan dana seperti itu, lalu kenapa masih kurang baik "kita" ?
Menurut saya, kekurangan kita adalah terlalu fokus pada pendidikan material terebih pada aspek pelajaran. Lingkup opini saya pada tulisan kali ini adalah Perguruan Tinggi dimana peran serta mahasiswa dalam kemajuan pendidikan. Saat ini, setiap saat, banyak terjadi demo-demo yang berujung pada kerusuhan yang banyak dilakukan oleh mahasiswa. Di satu sisi saya malah senang karena mahasiswa memiliki pikiran terbuka dan sikap kritis terhadap pemerintah. Segala aspek Pemerintah mulai dari kebijakan, permasalahan, dan tindakan lain yang dilakukan pemerintah selalu bisa diawasi oleh masyarakat, terlebih mahasiswa yang memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Namun di satu sisi, mahasiswa juga sering menyalahkan pemerintah atas kebijakan yang dibuat, tanpa memiliki perhitungan dalam analisanya. Ini yang membuat saya kdang miris terhadap sikap kritis tersebut. Menurut saya, pemerintah memiliki lingkup makro yang tentunya setiap kebijakan dipikirkan dengan matang dengan memperhatikan segala aspek sehingga efficiency pareto tercapai.
Dari hal tersebut, dalam tulisan ini saya berpikir bagaimana jika sistem organisasi pemerintah diterapkan di Perguruan Tinggi. Sistem pemerintah yang diterapkan meliputi posisi CEO, CFO dan COO dan badan audit. CEO seperti singkatannya, Chief Executive Officer berperan menentukan sebuah kebijakan secara umum dan menyeluruh. Kemudian CFO, yaitu Chief Financial Officer yang berperan mengatur dana atau anggaran, COO (Chief Organizational Officer) yang dalam artian isngkatnya sebagai pengguna anggaran, dan terakhir badan audit yang bertugas mengaudit seluruh kegiatan. Penerapan sistem tersebut dapat memungkinkan tumbuhnya "perasaan yang sama" yang dirasakan mahasiswa dengan yang dirasakan pemerintah dalam sebuah organisasi manajerial.
Contoh penerapan dalam kampus adalah terbentuknya Badan Audit Kemahasiswaan yang bertugas mengaudit seluruh penggunaan anggaran oleh HMJ, UKM dan organisasi kampus lainnya.Badan Audit Kemahasiswaan merupakan sebuah badan independen yang memiliki kuasa melakukan audit dan melaporkan hasil ausditnya kepada CEO yaitu pihak kampus. Disamping menumbuhkan rasa peduli dan sikap kritis, Badan Audit KEmahasiswaan mampu menanggulangi perilaku KKN dari awal dan membentuk sikap bertanggungjawab. Dari survey yang telah saya lakukan, di Indonesia hanya terdapat 3 kampus yang memiliki BAK yaitu Universitas Indonesia, Politeknik Keuangan Negara Stan dan Universitas Telkom. Lalu selama ini, Siapa yang bertugas melakukan audit atas penggunaan anggaran organisasi kampus? Lagi-lagi, pihak kampus yang berperan.
Maka dari itu, melalui tulisan ini saya berharap bahwa penerapan 'Pemerintah' dalam sistem organisasi kampus bisa diterapkan sehingga adanya "persamaan rasa".
Tidak ada komentar:
Posting Komentar